Salah satu fokus penggunaan dana desa ke depan adalah untuk pemberdayaan ekonomi dan SDM masyarakat desa. Salah satunya dapat digunakan untuk meningkatkan literasi masyarakat desa.
"Ya, jadi dana desa boleh dibelanjakan untuk membeli buku bacaan bagi masyarakat desa, " kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, di sela-sela Simposium Desa menjemput Asa dan Deklarasi "Konvergensi Literasi Desa, Program Desa Bebas Narkoba, Program Radio Swara Desa, Peluncuran Majalah Wanua, Pemberian Penghargaan Desa dan Pendamping Desa" di Jakarta, Kamis 29 November 2018.
Pernyataan Eko tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan salah satu relawan literasi desa, Nirwan Ahmad Arsuka, agar pemerintah memberi penegasan secara resmi, bahwa dana desa boleh digunakan untuk belanja buku. Sebab selama ini, kata Nirwan, kepala desa ragu-ragu membelanjakan dana desa untuk buku bacaan masyarakatnya.
Nirwan membayangkan, melalui akses literasi yang semakin terbuka, masyarakat desa dapat semakin mudah memberdayakan dirinya sendiri. Sebab menurut Nirwan, anak-anak desa saat ini sudah sangat pintar, pemerintah tinggal memoles, dengan menciptakan atmosfer pendidikan yang lebih masif, yaitu menyediakan banyak bacaan yang bagus hingga ke desa.
"Untuk itu kami sangat berharap ada pernyataan resmi dari Pak Menteri, bahwa dana desa boleh digunakan untuk belanja buku. Fungsi Kementerian Desa memang tidak seperti kemendikbud. Tapi Kemendes bisa memfasilitasi agar atmosfer pendidikan itu bisa terwujud di desa," terang Nirwan.
Nirwan menambahkan, dengan membangun literasi masyarakat desa, maka sama dengan membangun kemandirian di desa. "Bahkan dengan meningkatkan literasi di desa, kita bisa menekan angka stunting, Sebab stunting itu salah satu penyebabnya adalah literasi yang rendah, kalau orangtua banyak baca, maka akan banyak tahu bagaimana cara mencegah stunting," ungkap Nirwan.
Sekjen Kemendes, Anwar Sanusi mengatakan, dari informasi yang disampaikan Nirwan menunjukkan adanya kenaikan tren prospektif tingkat literasi masyarakat desa. Menurut Anwar, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan aktivitas yang mendukung literasi desa.
Salah satunya yang dilakukan Perpustakaan Nasional, yang sudah mulai mendorong dan memfasilitasi agar perpustakaan bisa diakses di desa. "Karena kita juga meyakini, bahwa literasi sangat penting di desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan," ujar Anwar.
Ketua Umum PB NU, Said Aqil Siradj yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menambahkan, semangat untuk membuka akses masyarakat desa terhadap buku tetap harus diantisipasi dan dikawal. Tokoh desa seperti kyai, guru ngaji, guru agama harus dilibatkan, agar masyarakat tidak membeli buku-buku yang berbau radikalisme.
"Jangan sampai buku-buku yang dibaca adalah buku radikalisme, berisi ayat-ayat perang, hijrah. Padahal isi Al-Quran banyak sekali mengajarkan hal lainnya, saling membantu, toleransi, saling menghargai. Jika bacaan masyarakat desa tidak diawasi, nanti berpotensi memeratakan radikalisme di desa," ujar Said Aqil.
(CEU)
